Pembahasan dan finalisasi usulan tersebut berlangsung dalam rapat di ruang rapat Kantor Bupati Barito Timur, Jum’at (2/10/2026). Rapat dihadiri Bupati Barito Timur, M. Yamin, Sekretaris Daerah Misnohartaku, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, perwakilan perusahaan, perbankan, serta undangan lainnya.

 

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Barito Timur memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Pembahasan melibatkan Tim Fasilitasi TJSLP, Forum Pelaksana TJSLP, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta perwakilan perusahaan.

 

Bupati Barito Timur, M. Yamin melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Misnohartaku, mengatakan finalisasi diperlukan agar program TJSLP yang disusun perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan daerah.

 

“Pertemuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk membahas daftar kegiatan, tetapi juga untuk memastikan agar program TJSLP yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” kata Misnohartaku.

 

Ia menjelaskan, pembahasan finalisasi mencakup sejumlah aspek, di antaranya jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, serta rencana waktu pelaksanaan.

 

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi program TJSLP mengacu pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

 

Menurut Misnohartaku, keterlibatan dunia usaha merupakan salah satu bagian dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, kontribusi perusahaan melalui TJSLP diharapkan tidak hanya berupa pemberian bantuan, tetapi disusun secara terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

 

“Melalui program TJSLP, kami berharap kontribusi perusahaan dapat diarahkan secara lebih terencana, terkoordinasi, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

 

Sekda juga meminta komunikasi antara perusahaan, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Forum Pelaksana TJSLP terus diperkuat. Setiap usulan, kata dia, perlu dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, kemampuan perusahaan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur.

 

Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah melalui program TJSLP.

 

“Setiap usulan hendaknya dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, kemampuan perusahaan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur,” katanya.

 

Melalui proses finalisasi tersebut, Pemkab Barito Timur berharap seluruh usulan TJSLP Tahun 2026 dapat ditetapkan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

Pemerintah daerah juga mendorong forum TJSLP menjadi ruang untuk menyelaraskan program pemerintah dan dunia usaha sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. (zi/jp).