Komisi II DPRD Kalsel Dorong Program Prioritas Tetap Jalan di Tengah Penyesuaian Anggaran

05 October 2026 12:04

Rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah mitra kerja

"Kita harus tetap optimis. Program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,”

BANJARMASIN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong program-program prioritas pembangunan tetap berjalan meski kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2027 mengalami penyesuaian. Penajaman skala prioritas dinilai menjadi langkah penting agar keterbatasan anggaran tidak menghambat program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah mitra kerja, Senin (5/10/2026). Rapat dihadiri Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani, mengatakan pembahasan diarahkan pada sinkronisasi program prioritas dengan kemampuan fiskal daerah. Penyesuaian tersebut berdampak pada alokasi anggaran sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah harus disikapi dengan menetapkan program berdasarkan skala prioritas. Program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran 2027.

“Kita harus tetap optimis. Program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” ujar Paman Yani.

Komisi II juga mendorong Dinas Pariwisata Kalsel meningkatkan inovasi dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi pariwisata daerah sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Paman Yani menegaskan, optimalisasi potensi daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia berharap sinergi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai target pembangunan Kalimantan Selatan.

Pembahasan anggaran bersama mitra kerja tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Komisi II DPRD Kalsel dalam menentukan prioritas dan memastikan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2027 disusun sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah. (sar/ali/jp).