Komisi I DPRD Kalsel Soroti Penganggaran ASN untuk Tekan Silpa 2027

05 October 2026 11:52

Rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama BKD Provinsi Kalsel yang dipimpin Sekretaris Komisi I, Ilham Nor, ST

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, menegaskan bahwa pendalaman program kerja 2027 merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rencana kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator yang terukur, serta dukungan anggaran yang tepat.

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti akurasi perencanaan dan penganggaran sektor kepegawaian dalam pendalaman Rencana Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program sesuai kebutuhan sekaligus meminimalkan potensi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Hal itu dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama BKD Provinsi Kalsel yang dipimpin Sekretaris Komisi I, Ilham Nor, ST, di Banjarmasin, Senin (5/10/2026). Rapat turut dihadiri Kepala BKD Kalsel, Nor Yadi beserta jajaran.

Dalam rapat tersebut, Komisi I mendalami sejumlah program strategis BKD yang akan dilaksanakan pada 2027. Pembahasan mencakup peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), pengadaan PNS dan PPPK, pengembangan kompetensi, promosi ASN, manajemen talenta, hingga pemberian penghargaan bagi pegawai.

Salah satu perhatian utama Komisi I adalah penganggaran pengadaan CPNS yang belum sepenuhnya memiliki kepastian formasi. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran agar perencanaan kebutuhan tidak menimbulkan alokasi yang tidak terserap dan berkontribusi terhadap Silpa.

Komisi I mendorong BKD meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna memperoleh kepastian formasi CPNS. Dengan demikian, kebutuhan anggaran dapat dihitung lebih akurat berdasarkan formasi dan kebutuhan riil.

Selain pengadaan ASN, Komisi I menyoroti perhitungan belanja pegawai, khususnya gaji dan tunjangan ASN. Besarnya Silpa pada sektor tersebut menjadi perhatian sehingga kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan setiap ASN diharapkan dapat dihitung secara lebih cermat.

Perencanaan yang lebih akurat diharapkan membuat anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan, sekaligus mengurangi potensi terjadinya Silpa pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam pembahasan yang sama, Komisi I turut menyoroti penerapan manajemen talenta ASN. Meskipun pelaksanaan tugas BKD secara umum dinilai berjalan, penerapan manajemen talenta masih perlu dioptimalkan agar pengelolaan sumber daya aparatur dilakukan secara terintegrasi.

Manajemen talenta diharapkan dapat mendukung pemetaan kompetensi, pengembangan karier, promosi, serta penempatan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Komisi I juga memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan Assessment Center. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung proses pemetaan dan pengukuran kompetensi pegawai secara objektif sebagai bagian dari penguatan sistem manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Selain itu, Komisi I mendorong BKD memasukkan program yang mendukung implementasi Satu Data Indonesia, khususnya dalam pengelolaan data kepegawaian. Integrasi data dinilai penting agar informasi ASN dapat tersaji secara akurat, terintegrasi, dan terpusat.

Untuk mendukung hal tersebut, program pengelolaan data kepegawaian diharapkan dapat diselaraskan dengan program pada masing-masing SKPD serta dikoordinasikan dengan instansi terkait di bidang komunikasi dan informatika.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, menegaskan bahwa pendalaman program kerja 2027 merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rencana kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator yang terukur, serta dukungan anggaran yang tepat.

Menurutnya, pengelolaan kepegawaian tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi ASN, tetapi juga menyangkut upaya membangun aparatur yang profesional dan kompeten sehingga mampu mendukung optimalisasi pelayanan publik.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi I DPRD Kalsel mendorong agar seluruh program BKD Tahun Anggaran 2027 disusun secara matang, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Pendalaman program dan anggaran tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan perencanaan pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien serta mendukung peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).