Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Tunggal UMKM melalui Smart Service Centre (SSC) PLUT UMKM BAIMAN, yang digelar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) Kabupaten Barito Kuala, Senin (5/10/2026), di Aula Diskopperindag.

 

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut peluncuran SSC PLUT UMKM BAIMAN. Selain membahas pemanfaatan data, forum ini juga menyusun rencana kerja, mengoordinasikan program dan kegiatan, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam pembinaan UMKM.

 

Kepala Diskopperindag Kabupaten Barito Kuala, Hery Sasmita, mengatakan pembinaan UMKM ke depan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari data, kelembagaan hingga bentuk intervensi yang diberikan.

 

Menurut Hery, pembinaan UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan. Pelaku usaha perlu mendapatkan pendampingan berkelanjutan sesuai persoalan dan kebutuhan masing-masing, mulai dari legalitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas, pemasaran hingga akses pembiayaan.

 

“Kalau data kita masih sendiri-sendiri, pembinaan juga bisa tidak fokus. Bahkan bisa terjadi program yang sama diberikan kepada pelaku usaha yang sama, sementara yang lain belum mendapatkan pembinaan,” kata Hery.

 

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya satu basis data yang dapat digunakan bersama oleh seluruh perangkat daerah.

 

Dengan data yang terintegrasi, setiap perangkat daerah dapat mengetahui profil pelaku usaha, kondisi usahanya, riwayat pembinaan yang telah diterima, serta kebutuhan pengembangan yang masih diperlukan.

 

Pemkab Barito Kuala mendorong implementasi Batola Satu Data UMKM melalui integrasi data dengan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

 

Data yang dihimpun melalui SSC PLUT UMKM BAIMAN diharapkan menjadi rujukan bersama perangkat daerah dalam menentukan bentuk pembinaan sesuai kebutuhan pelaku usaha.

 

Kebutuhan tersebut dapat mencakup fasilitasi legalitas dan perizinan, peningkatan kualitas kemasan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi peralatan produksi, perluasan pemasaran hingga akses pembiayaan.

 

Saat ini terdapat sekitar 42.471 UMKM di Kabupaten Barito Kuala. Data tersebut masih perlu diverifikasi dan dimutakhirkan agar dapat digunakan sebagai basis pembinaan yang lebih akurat.

 

“Data yang kita miliki cukup besar, sekitar 42.421 UMKM. Data ini perlu kita verifikasi sehingga nantinya kita benar-benar mengetahui siapa pelaku usahanya, apa kebutuhannya, dan pembinaan seperti apa yang tepat diberikan,” ujar Hery.

 

Dengan demikian, Data Tunggal UMKM tidak hanya menjadi basis informasi administratif, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen pemerintah daerah dalam merancang program dan menentukan sasaran pembinaan.

 

Dalam rapat koordinasi tersebut, perwakilan perangkat daerah juga mendapatkan pembekalan teknis mengenai mekanisme mengakses dan menarik data UMKM melalui SSC PLUT UMKM BAIMAN.

 

Tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala memberikan pelatihan kepada tim teknis perangkat daerah mengenai pemanfaatan data sesuai kebutuhan masing-masing.

 

Melalui mekanisme tersebut, organisasi perangkat daerah dapat melakukan pemetaan dan penyaringan data berdasarkan aspek pembinaan, seperti kelembagaan, sumber daya manusia, produktivitas, pemasaran dan pembiayaan.

 

Pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam implementasi SSC PLUT UMKM BAIMAN. Sebab, keberadaan basis data terpadu tidak akan optimal apabila hanya berhenti sebagai informasi tanpa digunakan untuk menyusun program dan menentukan intervensi.

 

Dengan satu sumber data, organisasi perangkat daerah juga tidak perlu membangun basis data secara terpisah untuk kebutuhan pembinaan yang sama.

 

Komitmen penggunaan data bersama sebelumnya diperkuat melalui penandatanganan NKS pemanfaatan Data Tunggal UMKM bersama 14 organisasi perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala pada rangkaian peluncuran SSC PLUT UMKM BAIMAN.

 

Kesepakatan tersebut mendorong organisasi perangkat daerah menggunakan sumber data yang sama dalam pelaksanaan program pembinaan UMKM.

 

Pemanfaatan satu data diharapkan dapat mengurangi duplikasi penerima manfaat dan tumpang tindih kegiatan, sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi pelaku UMKM yang belum mendapatkan pembinaan.

 

Melalui pendekatan tersebut, kebutuhan setiap pelaku usaha dapat dipetakan lebih spesifik. UMKM yang terkendala legalitas, misalnya, dapat diarahkan pada fasilitasi perizinan. Sementara pelaku usaha yang menghadapi persoalan kualitas produk dapat memperoleh intervensi pada aspek produktivitas dan kemasan.

 

Begitu pula pelaku usaha yang menghadapi kendala pemasaran atau permodalan dapat diarahkan pada program perluasan pasar maupun fasilitasi akses pembiayaan.

 

Pola tersebut mendorong perubahan dari pembinaan berbasis program menjadi pembinaan berbasis kebutuhan pelaku usaha. 

 

Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, Rudy Nooryadi selaku Pembina Data Statistik Kabupaten.

 

Rudy menyambut baik upaya pemerintah daerah membangun Data Tunggal UMKM sebagai rujukan bersama dalam pelaksanaan pembinaan.

 

Keterlibatan BPS diharapkan turut memperkuat tata kelola dan kualitas data sehingga informasi yang digunakan pemerintah daerah memiliki standar yang baik, konsisten, dapat dimutakhirkan dan dipertanggungjawabkan.

 

Kolaborasi Diskopperindag, Diskominfo, BPS dan perangkat daerah pembina UMKM menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola data UMKM yang terintegrasi di Kabupaten Barito Kuala.

 

Setelah pembekalan teknis, kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi program dan penyusunan rencana kerja SSC PLUT UMKM BAIMAN.

 

Tahapan tersebut diarahkan untuk memastikan data yang tersedia tidak berhenti pada sistem, tetapi diterjemahkan menjadi program pembinaan yang saling melengkapi antarperangkat daerah.

 

Hery berharap rapat koordinasi tersebut menjadi tonggak awal pembinaan UMKM secara terpadu di Kabupaten Barito Kuala.

 

Menurutnya, keberhasilan SSC PLUT UMKM BAIMAN tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem digital, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah menggunakan data untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.

 

Melalui data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan UMKM yang membutuhkan legalitas, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas, perluasan pemasaran maupun fasilitasi pembiayaan.

 

“Harapannya, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Kabupaten Barito Kuala,” kata Hery.

 

Pemkab Barito Kuala menargetkan pemanfaatan SSC PLUT UMKM BAIMAN menjadi bagian dari pola pembinaan UMKM yang lebih terintegrasi, kolaboratif, berbasis data dan berorientasi hasil.

 

Data menjadi dasar pemetaan, kolaborasi antarperangkat daerah menjadi instrumen pelaksanaan, sedangkan peningkatan kapasitas dan kelas usaha menjadi sasaran akhir pembinaan.

 

Dengan pembinaan yang lebih tepat sasaran, pemerintah daerah berharap UMKM semakin mampu memperkuat usaha, memperluas pasar, memperoleh akses pembiayaan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Kuala. (lim/jp).