Region I mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Rakor tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyusunan RDTR sebagai instrumen perencanaan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang.

 

Percepatan penyusunan RDTR dinilai penting untuk memberikan kepastian tata ruang, mendukung kemudahan berusaha dan investasi, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan terintegrasi.

 

RDTR juga menjadi acuan dalam mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai potensi wilayah, kebutuhan pembangunan, serta kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.

 

Melalui rakor dan komitmen bersama tersebut, pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi untuk mempercepat proses penyusunan RDTR di masing-masing wilayah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

 

Keikutsertaan Bupati Barito Kuala dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong percepatan penataan ruang di daerah.

 

Dengan tersusunnya RDTR secara lebih cepat dan terarah, pemanfaatan ruang di Kabupaten Barito Kuala diharapkan semakin optimal, memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pengembangan investasi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (dsk/ali/jp).