Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Alpiya Rakhman, saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kesehatan di Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Jum’at (18/9/2026).

 

HM. Alpiya mengatakan, desa menjadi salah satu titik penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, keluarga dan lingkungan terdekat merupakan garda terdepan dalam memastikan ibu hamil memperoleh perhatian dan asupan gizi yang memadai, serta anak mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara optimal.

 

“Kesehatan ibu dan anak harus kita jaga sejak awal. Jangan menunggu ada masalah baru kita bertindak. Pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan anak harus menjadi perhatian bersama,” ujar HM. Alpiya.

 

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, pada 2024 terdapat sekitar 40 anak yang mengalami stunting di wilayah Satui. Angka tersebut, kata dia, kemudian menurun setelah dilakukan berbagai upaya bersama, mulai dari pembinaan, sosialisasi pencegahan stunting hingga pemberian makanan bergizi. Saat ini, disebutkan tersisa empat anak yang masih mengalami stunting.

 

“Ini menunjukkan bahwa kalau kita bergerak bersama, memberikan pembinaan, pendampingan dan perhatian terhadap pemenuhan gizi anak, hasilnya bisa terlihat. Tentunya empat anak yang masih mengalami stunting juga harus terus kita dampingi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” katanya.

 

Menurut HM. Alpiya, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, dan masyarakat.

 

Ia pun mendorong bidan serta kader kesehatan desa untuk terus memberikan pendampingan kepada keluarga. Edukasi mengenai pemenuhan gizi, kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang balita dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.

 

“Kader dan bidan desa memiliki peran yang sangat penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau keluarga mendapatkan pendampingan dan informasi yang benar, berbagai risiko terhadap kesehatan ibu dan anak dapat diketahui lebih cepat,” ujarnya.

 

Selain membahas pencegahan stunting, HM. Alpiya menjelaskan substansi Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kesehatan. Menurutnya, perda tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.

 

Karena itu, ia mendorong masyarakat memahami substansi regulasi tersebut, termasuk kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan hak masyarakat sebagai penerima pelayanan.

 

“Dengan adanya perda ini, kita ingin masyarakat mengetahui apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sekaligus memahami hak-haknya sebagai pasien dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

 

Dalam sesi dialog, seorang relawan kesehatan menyampaikan aspirasi mengenai meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan tenaga pelayanan dan tenaga kesehatan.

 

Menanggapi aspirasi tersebut, HM. Alpiya mengatakan akan berupaya mengakomodasi masukan masyarakat melalui koordinasi dengan pihak terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

 

“Kita akan berusaha mengakomodir masukan dan aspirasi masyarakat ini untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait, baik di kabupaten maupun provinsi. Termasuk dalam pembahasan Raperda tentang Kesehatan yang saat ini masih dibahas dan digodok, berbagai masukan yang relevan tentu akan menjadi perhatian,” katanya.

 

HM. Alpiya berharap kegiatan Sosper tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai regulasi, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk menyerap persoalan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

 

“Kita ingin anak-anak Satui, khususnya, tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang baik. Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai dari sekarang, dari keluarga, dari desa, dan dari perhatian kita kepada ibu hamil serta balita. Ini adalah investasi menuju generasi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (sar/ali/jp).