Anggota BK DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, menjelaskan bahwa penerapan baju adat di lingkungan DPRD Bali terbukti ampuh menjaga kelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

 

“Penggunaan pakaian adat ini bisa kita usulkan masuk dalam revisi tata tertib DPRD Kalsel. Selain menjaga identitas daerah, kewajiban memakai sasirangan bakal memberi dampak positif langsung bagi UMKM di Banjarmasin,” kata Habib Umar.

 

Selain soal Pakaian Adat, kunjungan kerja ini difokuskan pada penguatan fungsi BK dalam menjaga kedisiplinan, kehormatan, dan kepatuhan anggota dewan terhadap kode etik.

 

Anggota BK DPRD Kalsel lainnya, Nor Fajri, menambahkan bahwa hasil diskusi dengan pihak DPRD Bali menjadi bahan evaluasi penting untuk penyempurnaan Tata Tertib DPRD Kalsel yang tengah dibahas.

 

“Mekanisme kerja yang sudah berjalan efektif di Bali akan kita adopsi dan sesuaikan dengan kebutuhan di Kalsel, khususnya terkait efektivitas penegakan tata tertib,” ujar Nor Fajri.

 

Rombongan BK DPRD Kalsel tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Umum DPRD Provinsi Bali, I Kadek Putra Suantara. Kunjungan ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja BK DPRD Kalsel ke depan. (sar/ali/jp).