Perwakilan buruh dari KSPSI dan KSBSI tersebut mendesak pengawalan pasal-pasal krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas di tingkat nasional.

 

Isu utama yang disuarakan meliputi penguatan perlindungan hak pekerja, pengetatan aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), evaluasi sistem alih daya (outsourcing), hingga jaminan kesejahteraan tenaga kerja.

 

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengapresiasi langkah koalisi buruh yang menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional. Ia menegaskan, meski pembentukan UU merupakan wewenang Pemerintah Pusat dan DPR RI, DPRD Kalsel siap menjadi jembatan agar suara dari daerah didengar.

 

“DPRD Kalsel berkomitmen memastikan seluruh aspirasi diteruskan secara utuh ke tingkat pusat tanpa mengurangi substansi yang diperjuangkan para pekerja,” tegas Jihan.

 

Selain meneruskan tuntutan ke pusat, Komisi IV juga memperkuat fungsi pengawasan terhadap regulasi ketenagakerjaan di tingkat daerah demi menjamin perlindungan hak buruh di Kalimantan Selatan.

 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, berharap delapan poin tuntutan tersebut diakomodasi dalam penyempurnaan RUU. Menurutnya, keterlibatan masukan daerah sangat penting agar undang-undang yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja. (sar/ali/jp)