Dalam kesempatan tersebut, H Bahrul Ilmi menekankan pentingnya perubahan mindset para aparatur sipil negara (ASN) agar beralih dari sekadar menjalankan kegiatan menjadi berorientasi pada hasil (result-oriented).

 

“SAKIP bukan sekadar kewajiban penyusunan dokumen, melainkan alat pengendalian pembangunan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas H Bahrul Ilmi. 

 

Meski mengapresiasi kedisiplinan pegawai serta komitmen pembangunan manajemen kinerja yang mulai terlihat, Bahrul mencatat masih ada sembilan permasalahan utama yang harus segera dibenahi.

 

Guna mengatasi persoalan tersebut, ia merumuskan tujuh langkah perbaikan strategis. Langkah tersebut meliputi penyelarasan dokumen kinerja, kewajiban pemantauan rencana aksi secara triwulanan, penguatan sistem data terintegrasi, evaluasi internal yang solid, serta peran aktif para pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

 

Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan LHE SAKIP 2026 secara simbolis oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Plt Sekda Barito Kuala kepada perwakilan SOPD dan kecamatan.

 

Pada evaluasi tahun ini, sebanyak 11 SOPD mencatatkan kenaikan nilai dan menerima piagam penghargaan. Sementara di tingkat kecamatan, lima kecamatan mengalami peningkatan nilai dan satu kecamatan berhasil meraih piagam penghargaan.

 

Upacara mingguan ini dipimpin langsung oleh Bupati H Bahrul Ilmi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertugas sebagai pelaksana kegiatan. (dsk/ali/jp).