MARABAHAN- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, masih melakukan penyisiran data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha di wilayah Batola tercakup dalam pendataan.

 

Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala, Rudy Nooryadi, mengatakan proses pendataan lapangan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 15 September 2026 telah melibatkan sekitar 346 petugas.

 

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui awak media di Kantor BPS Kabupaten Barito Kuala, Selasa (22/9/2026).

 

Menurut Rudy, jumlah petugas disesuaikan dengan beban kerja serta kondisi wilayah masing-masing desa dan kelurahan. Batola memiliki 195 desa dan enam kelurahan dengan karakteristik kegiatan ekonomi yang berbeda-beda.

 

“Sekarang petugas masih menyisir lagi, mencari kemungkinan ada usaha yang sebelumnya belum ditemukan atau belum didata,” ujarnya.

 

Penyisiran dilakukan dalam rangka memastikan bahwa seluruh usaha, baik usaha yang dilakukan keluarga atau usaha yang berada di lokasi khusus usaha sudah terdata, sekaligus memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat.

 

Rudy menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan program nasional BPS yang dilaksanakan setiap 10 tahun. Sebelumnya, Sensus Ekonomi sudah digelar sejak tahun 1986 dan hingga sekarang.

 

Berbeda dengan sensus penduduk yang berfokus pada jumlah dan karakteristik penduduk, sasaran utama Sensus Ekonomi adalah kegiatan usaha. Pendataan mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha kecil dan menengah hingga perusahaan berskala besar.

 

Di Batola, pendataan mencakup berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, perdagangan, transportasi, hingga pariwisata. Usaha berbasis digital dan online juga menjadi bagian dari pendataan untuk melihat perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin beragam.

 

Pelaku usaha dapat memberikan informasi melalui kuesioner yang diisi bersama petugas maupun secara mandiri melalui tautan yang telah disediakan BPS.

 

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah masih adanya kekhawatiran masyarakat mengenai penggunaan data, terutama informasi terkait pendapatan yang dianggap berpotensi berkaitan dengan perpajakan.

 

BPS menjelaskan, data hasil sensus nantinya diolah dan disajikan secara agregat atau makro. Informasi yang dipublikasikan tidak mencantumkan identitas pemilik usaha secara individual.

 

Dengan demikian, data dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah usaha dan kondisi ekonomi suatu sektor secara keseluruhan tanpa mengungkap identitas pemilik usaha.

 

Dalam pelaksanaan SE 2026, BPS juga menerapkan sistem pendataan digital. Jika pada sensus sebelumnya petugas menggunakan formulir kertas yang kemudian dimasukkan ke komputer, kini jawaban responden dapat langsung dimasukkan melalui perangkat telepon seluler.

 

Data yang masuk secara digital dapat dipantau dan diperiksa. Apabila ditemukan isian yang keliru atau data yang dinilai tidak wajar, petugas dapat melakukan perbaikan.

 

Meski pendataan lapangan telah selesai pada 15 September, hasil Sensus Ekonomi 2026 belum dapat langsung dipublikasikan. Data masih harus melalui tahapan pemeriksaan dan pembahasan internal sebelum ditetapkan menjadi angka resmi.

 

BPS juga akan melakukan pendataan lanjutan menggunakan metode sampel dengan pertanyaan yang lebih rinci. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pengolahan dan analisis hasil sensus.

 

Rudy mengatakan, hasil Sensus Ekonomi diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

 

Data tersebut dapat membantu pemerintah melihat sektor-sektor ekonomi yang perlu dikembangkan, termasuk pertanian, industri, perdagangan, serta aspek pemasaran hasil usaha.

 

“Kalau tidak ada data, kita tidak bisa menentukan petani yang mana yang perlu dibantu, industri apa yang dikembangkan, kemudian pemasarannya ke mana. Jadi data itu penting untuk jangka panjang,” katanya.

 

Menurut BPS, hasil pendataan juga dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam merancang program bantuan, pembiayaan, maupun pelatihan bagi pelaku usaha.

 

Misalnya, apabila data menunjukkan terdapat banyak usaha kecil yang membutuhkan dukungan pembiayaan, informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian maupun instansi terkait dalam menyusun program.

 

Karena itu, BPS menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan informasi, menjawab dengan sejujurnya informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi.

 

BPS menilai pendataan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan angka statistik, tetapi juga untuk menyediakan gambaran mengenai struktur dan potensi ekonomi daerah yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang. (lim/jp).