Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, didampingi Sekda Muhlis, menghadiri sekaligus membuka kegiatan tersebut. Turut hadir Asisten I, para kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

 

Pelaksanaan tes urine diikuti sejumlah perangkat daerah, antara lain Sekretariat Daerah (Setda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

 

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menekankan, bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga integritas serta menjadi teladan di tengah masyarakat.

 

“Sebagai aparatur pemerintah, kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar. ASN bukan hanya dituntut memiliki kompetensi dan profesionalisme, tetapi juga harus mampu menjadi teladan dalam perilaku, disiplin, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Oleh karena itu, seluruh ASN harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjauhi narkotika dan segala bentuk penyalahgunaannya,” kata H Shalahuddin.

 

Menurutnya, pelaksanaan tes urine tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pemeriksaan atau pengawasan terhadap ASN. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah pencegahan, perlindungan, dan pembinaan untuk menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang sehat, bersih, aman, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

 

Bupati berharap kegiatan deteksi dini tersebut dapat memperkuat komitmen seluruh aparatur untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga integritas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

 

Sebelumnya, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat berdampak luas, termasuk terhadap keluarga, pekerjaan, karier, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

 

“Apabila seorang pegawai terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, dampaknya tidak berhenti pada dirinya sendiri. Keluarga dapat menjadi korban, pekerjaan dapat terganggu, masa depan karier dapat terancam, dan yang lebih besar lagi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” tegas Mada. (emca/jp).