BANJARBARU- Perencanaan kependudukan yang matang dinilai menjadi kunci untuk memastikan potensi demografi tidak berubah menjadi beban sosial di masa depan. Karena itu, penguatan regulasi sekaligus pemahaman masyarakat terhadap arah kebijakan kependudukan menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dirham Zain, saat menggaungkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Aula Kantor Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru, Rabu (2/9/2026) siang.

 

Perda GDPK dirancang sebagai kompas strategis untuk mengatur arah kebijakan demografi daerah dalam dua dekade mendatang. Regulasi tersebut mencakup lima pilar utama, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk, pembangunan kualitas keluarga, serta penataan data dan administrasi kependudukan.

 

Dalam pilar peningkatan kualitas dan tata kelola kependudukan, perencanaan yang matang dipandang sebagai kunci utama agar potensi demografi daerah dapat dikelola secara optimal dan tidak justru menjadi persoalan sosial di masa depan.

 

Dirham Zain menegaskan, penguatan regulasi di tingkat provinsi harus berjalan selaras dengan pemahaman masyarakat. Hal itu diperlukan agar implementasi program pembangunan kependudukan di lapangan dapat berjalan tepat sasaran.

 

“Kita ingin memastikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga di Banjarbaru, khususnya di Guntung Manggis, betul-betul terencana serta terintegrasi dengan baik dari tingkat provinsi sampai ke pemerintahan kelurahan,” ujar Dirham Zain.

 

Menurutnya, keterpaduan kebijakan dari tingkat provinsi hingga pemerintahan kelurahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana. Pemahaman terhadap regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

 

Menanggapi pemaparan tersebut, Lurah Guntung Manggis, Rajianoor Yahya, mengapresiasi langkah DPRD Kalsel yang menjadikan wilayahnya sebagai wadah edukasi mengenai regulasi daerah, khususnya terkait pembangunan kependudukan.

 

Menurutnya, pemahaman yang mendalam mengenai dokumen GDPK sangat membantu jajaran kelurahan dan perangkat RT/RW dalam menyelaraskan pelayanan publik berbasis data demografi yang presisi.

 

“Informasi dan wawasan yang disampaikan menjadi acuan penting bagi pihak kelurahan untuk menyusun program pelayanan yang berbasis data kependudukan yang akurat demi kesejahteraan warga Guntung Manggis,” jelasnya.

 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Banjarbaru, Ady Santana, menyoroti krusialnya peran elemen masyarakat sipil dalam mengawal keberhasilan implementasi perda di lapangan.

 

Ia menekankan, bahwa masyarakat dan lembaga kemasyarakatan memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi warga.

 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan lembaga kemasyarakatan menjadi kunci utama agar manfaat dari grand design pembangunan kependudukan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

 

Dengan kolaborasi dan pemahaman yang sama antarpemangku kepentingan, Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang GDPK diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam mengelola dinamika kependudukan sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga. (sar/ali/jp).