MARABAHAN- Aktivitas perdagangan masyarakat Kabupaten Barito Kuala ikut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi itu tercermin dari penurunan penerimaan retribusi pasar pada Agustus 2026 yang mencapai 14,74 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

 

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, Hery Sasmita, Selasa (8/9/2026) mengatakan penerimaan retribusi pasar pada Juli 2026 mencapai Rp56.681.000. Angka tersebut turun menjadi Rp48.327.000 pada Agustus 2026.

 

Dengan demikian, penerimaan retribusi pasar berkurang Rp8.354.000 atau sekitar 14,74 persen dalam sebulan.

 

Menurut Hery, penurunan penerimaan tersebut berkaitan dengan terganggunya aktivitas perdagangan akibat kabut asap. Sejumlah pedagang memilih tidak berjualan, sementara jumlah pembeli yang datang ke pasar juga menurun.

 

Kondisi itu berdampak pada peluang transaksi pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar. Berkurangnya jumlah pedagang yang berjualan dan pembeli yang datang membuat perputaran transaksi ikut tertekan.

 

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan yang diberitakan ANTARA pada 26 Agustus 2026 menunjukkan, Kabupaten Barito Kuala mencatat 132 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak 803,20 hektare.

 

Data tersebut merupakan akumulasi kejadian sejak 1 Januari hingga 25 Agustus 2026, sehingga tidak dapat diartikan sebagai jumlah kejadian karhutla yang terjadi khusus selama Agustus 2026.

 

Pada periode yang sama, BPBD Kalsel mencatat 1.903 kejadian karhutla di seluruh Kalimantan Selatan dengan luas lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektare.

 

Penurunan penerimaan retribusi pasar menjadi salah satu indikator terganggunya aktivitas ekonomi lokal. Namun, angka tersebut tidak dapat digunakan sebagai ukuran langsung besarnya kerugian pedagang maupun total kerugian ekonomi masyarakat Barito Kuala karena dampak tersebut memerlukan pendataan tersendiri.

 

Dampak karhutla terhadap aktivitas perdagangan menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyangkut pengendalian kebakaran dan kualitas udara, tetapi juga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

 

Kelancaran aktivitas pasar menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga perputaran ekonomi dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada kegiatan perdagangan. (lim/fah/jp).