Catatan tersebut disampaikan Fraksi KPDN dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Kabupaten Seruyan, Selasa (22/9/2026), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026.

 

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, didampingi Wakil Ketua II Muhtadin. Hadir pula Plh. Sekretaris Daerah Seruyan Bahrun Abbas yang mewakili Bupati Seruyan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

 

Dalam pandangannya, Fraksi KPDN menegaskan setiap penambahan maupun pergeseran anggaran harus didasarkan pada kebutuhan mendesak, prioritas pembangunan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

 

Fraksi KPDN juga meminta Pemerintah Kabupaten Seruyan memberikan penjelasan secara rinci mengenai perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Menurut fraksi tersebut, peningkatan PAD perlu ditempuh dengan mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta wajib retribusi. Namun, upaya tersebut diminta tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.

 

Selain pendapatan, Fraksi KPDN menyoroti efisiensi belanja dan pengawasan penggunaan anggaran. Setiap rupiah APBD, menurut fraksi tersebut, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Fraksi KPDN turut meminta Pemkab Seruyan mengalokasikan anggaran untuk menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama terhadap kesehatan masyarakat.

 

Tidak hanya penanganan dampak, fraksi tersebut juga mengusulkan pemberian penghargaan kepada personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemadam kebakaran yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.

 

Usulan itu disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap personel yang dinilai telah bekerja siang dan malam dalam upaya melokalisasi serta meminimalkan dampak kebakaran.

 

Persoalan pelayanan air bersih juga menjadi perhatian Fraksi KPDN. Pemerintah daerah bersama pengelola PDAM diminta memaksimalkan kesiapan mesin dan peralatan pendukung agar pelayanan air bersih kembali berjalan normal.

 

Fraksi KPDN juga menyoroti keluhan masyarakat Kuala Pembuang terkait kualitas air PDAM yang disebut terasa “manis”. Atas kondisi tersebut, fraksi meminta PDAM mempertimbangkan pemberian kompensasi tarif kepada pelanggan selama kualitas air belum kembali normal.

 

Selain persoalan anggaran, Fraksi KPDN meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan, air bersih, infrastruktur dasar, pelayanan publik, digitalisasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur logistik di wilayah Seruyan.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi KPDN menyatakan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD Seruyan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Lima fraksi DPRD Seruyan dalam rapat tersebut menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

 

Pembahasan Raperda ini merupakan tahapan lanjutan setelah Pemerintah Kabupaten Seruyan menyampaikan rancangan perubahan APBD dalam Rapat Paripurna Ke-4 pada 21 September 2026. Pemkab Seruyan menyebut perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan tahun berjalan, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat.

 

Bagi Fraksi KPDN, perubahan APBD harus diarahkan pada penggunaan anggaran yang tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Seruyan. (gan/jp).