Penegasan tersebut disampaikan M. Yamin saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Barito Timur, di aula ruang rapat kantor bupati setempat, Senin (14/9/2026).

 

Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Upaya harus dimulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, hingga respons cepat ketika ditemukan titik api.

 

“Karhutla bukan persoalan yang dapat kita tangani setelah api membesar. Penanganannya harus dimulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, dan tindakan cepat di lapangan,” tegas M. Yamin.

 

Bupati meminta seluruh unsur terkait tidak bekerja secara parsial. Penanganan karhutla, kata dia, harus dilakukan dalam satu sistem koordinasi, didukung data yang sama, serta memiliki tujuan yang jelas, yakni mencegah kebakaran dan memastikan setiap kejadian dapat segera dikendalikan.

 

M. Yamin menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah memastikan kesiapan personel, sarana, prasarana, dan peralatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kesiapan tersebut harus dilakukan sebelum terjadi kebakaran.

 

“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran kita baru mencari personel, mencari kendaraan, mencari sumber air, atau mencari peralatan,” ujarnya.

 

Kepada para camat, Bupati meminta koordinasi dengan kepala desa dan lurah diperkuat. Setiap wilayah harus memiliki pemetaan titik rawan karhutla, jalur komunikasi yang jelas, serta mekanisme pelaporan cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.

 

Ia juga menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap laporan mengenai titik api.

 

“Jangan menunggu api membesar. Jangan menunggu laporan berulang. Dan jangan menunggu viral di media sosial baru kita bergerak,” tegasnya.

 

Selain memperkuat pencegahan dan patroli, koordinasi dengan TNI dan Polri juga diminta terus ditingkatkan, termasuk dalam penanganan kejadian dan penegakan hukum terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran.

 

Bupati turut meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Timur mengambil tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Perusahaan diminta memastikan wilayah kerjanya aman, menyiapkan peralatan pemadaman dan personel yang memadai, serta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila terjadi kondisi darurat.

 

Sementara kepada masyarakat, M. Yamin mengingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya, pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas.

 

Bupati menegaskan, hasil rapat koordinasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas. Setiap unsur diminta segera menerjemahkan hasil rapat menjadi langkah konkret di lapangan.

 

“Harus jelas siapa berbuat apa, di mana, dengan sumber daya apa, dan kepada siapa harus melaporkan apabila terjadi kejadian,” katanya.

 

Ia juga meminta tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kekosongan penanganan akibat masing-masing pihak saling menunggu. Jika karhutla terjadi, respons harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terukur.

 

M. Yamin meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Perkembangan situasi karhutla juga harus dilaporkan secara berjenjang dan berkala agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.

 

“Kita harus hadir sebelum api membesar, bergerak ketika ada tanda-tanda kebakaran, dan memastikan masyarakat terlindungi ketika terjadi keadaan darurat,” ujarnya.

 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Timur, Kapolres Barito Timur, Dandim 1012 Buntok, Sekretaris Daerah Barito Timur, Komandan Batalyon TP 924/Uria Mapas, para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah, para camat, serta unsur terkait lainnya. (zi/jp).