Banggar DPRD Kalsel Perkuat APBD 2027, Kemendagri Dorong Percepatan Anggaran Pascabencana

14 September 2026 10:28

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,”

JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam pertemuan tersebut, Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk penanganan pascabencana kebakaran di Kalsel.

Koordinasi yang berlangsung Senin (14/9/2026) itu membahas penyesuaian kebijakan penganggaran dengan regulasi terbaru pemerintah pusat, sekaligus mengevaluasi kualitas belanja daerah dan kesiapan fiskal menghadapi kebutuhan pembangunan pada 2027.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rakhman, yang memimpin rapat, menegaskan APBD harus ditempatkan sebagai instrumen kebijakan publik, bukan sekadar dokumen yang berisi angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

“APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar HM. Alpiya di sela rapat.

Menurut HM. Alpiya, kualitas APBD tidak ditentukan semata oleh besarnya anggaran atau tingkat serapan. Perencanaan pendapatan, ketepatan prioritas belanja, pengelolaan pembiayaan, serta dampak program terhadap masyarakat harus menjadi perhatian utama.

“Bagi kami, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.

HM. Alpiya mengatakan, koordinasi dengan Kemendagri diperlukan untuk memperoleh masukan mengenai penyusunan APBD 2027, khususnya menyikapi adanya perubahan regulasi yang menjadi pedoman penganggaran daerah.

“Kita memasuki pembahasan 2027. Kita meminta masukan terkait penyusunannya karena ada informasi mengenai perubahan Permendagri yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD,” kata HM. Alpiya seusai rapat.

Menurutnya, masukan tersebut penting agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara tepat sasaran.

“Ini untuk penguatan tahun depan supaya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Permendagri,” tambahnya.

Perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Vivin Gunawan, dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya percepatan penganggaran untuk penanganan pascabencana kebakaran di Kalsel.

“Kami dari pihak Kemendagri mengingatkan pentingnya segera mengalokasikan anggaran untuk penanganan pascabencana kebakaran di Kalimantan Selatan, baik dalam perubahan APBD maupun di APBD induk tahun 2027,” ujar Vivin.

Ia juga meminta pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di Kalsel segera merealisasikan bantuan yang telah disalurkan Presiden untuk penanganan dampak bencana.

“Pak Presiden sudah memberikan bantuan secara langsung. Itu segera digunakan oleh teman-teman di provinsi dan kabupaten/kota di sana. Untuk bantuan Presiden, sebelum perubahan APBD harus segera direalisasikan,” tegasnya.

Dorongan Kemendagri tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Banggar karena kebutuhan pascabencana harus diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, baik melalui Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027.

Selain membahas kebutuhan pascabencana, Banggar DPRD Kalsel meminta perspektif Kemendagri mengenai keseimbangan antara kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan.

Banggar menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat, termasuk pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan sumber pembiayaan lainnya. Pengelolaan yang hati-hati dinilai penting untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mencegah kebijakan anggaran membebani kemampuan keuangan daerah.

Dalam evaluasi Perubahan APBD 2026, Banggar juga memberikan perhatian terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitas penggunaannya. Masukan Kemendagri diharapkan dapat menjadi bahan aplikatif dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 sekaligus penyusunan APBD 2027.

“Apa yang kita lakukan bersama bermuara pada satu tujuan, yaitu bagaimana setiap rupiah uang daerah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” jelas HM. Alpiya.

Atas nama Banggar DPRD Kalsel, HM. Alpiya menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri atas ruang diskusi dan pertukaran pengetahuan yang diberikan.

Ia berharap koordinasi tersebut memperkuat tata kelola penganggaran daerah yang kredibel, responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kebijakan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kalsel. (sar/ali/jp)