Yuddy Chrisnandi Dukung Rencana Prabowo Gratiskan Pendidikan Negeri

25 September 2026 06:32

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membebaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri

"Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara,”

JAKARTA- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membebaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Yuddy, kebijakan tersebut dapat memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Yuddy mengatakan, kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri merupakan langkah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu memastikan biaya pendidikan tidak menjadi beban keluarga.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016 itu mengaku memiliki pengalaman pribadi menempuh seluruh jenjang pendidikan di lembaga pendidikan negeri.

“Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Menurut Yuddy, meski biaya pendidikan negeri pada masa itu relatif lebih ringan dibandingkan sekolah swasta, kebutuhan penunjang pendidikan tetap menjadi beban bagi keluarga. Kondisi tersebut, kata dia, semakin relevan dengan situasi biaya pendidikan saat ini.

“Biayanya masih terasa ringan bagi orang tua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” katanya.

Selain berkiprah di dunia akademik, Yuddy pernah menjabat sebagai menteri dan Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia pada 2017–2021.

Yuddy menilai perdebatan mengenai sumber pendanaan program pendidikan gratis merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda kebijakan tersebut.

“Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu,” ujarnya.

Mengenai sumber pendanaan, Yuddy berpandangan pemerintah dapat memanfaatkan APBN melalui efisiensi dan refocusing program pembangunan. Ia menilai pelaksanaan program tersebut tidak harus bergantung pada dana hasil penyitaan aset terkait tindak pidana korupsi.

Yuddy mengusulkan agar kebijakan pendidikan gratis mulai diterapkan secara bertahap pada tahun anggaran 2027. Tahap awal, menurut dia, dapat diarahkan kepada sekolah negeri di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

“Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri,” katanya.

Yuddy menilai rencana tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak warga negara atas pendidikan. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban negara menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

“Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu,” ujarnya.

Meski mendukung rencana tersebut, Yuddy menekankan pentingnya perencanaan bertahap dan tata kelola anggaran yang akuntabel. Menurut dia, mekanisme pelaksanaan harus disusun agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.

Rencana pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri kembali disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada pertengahan September 2026. Prabowo menyatakan pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga perguruan tinggi negeri, harus dapat diakses tanpa beban biaya bagi masyarakat.

Sehari sebelum keterangan Yuddy disampaikan, Prabowo juga menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026), untuk membahas mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut di berbagai jenjang pendidikan. (ali/jp).