Dalam pemaparan tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, serta pelibatan masyarakat.

 

Sebelum tahapan pemaparan, tim penilai telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perangkat daerah dan menggelar pertemuan konfirmasi. Kegiatan tersebut bertujuan menilai secara langsung penerapan program, sistem pengawasan, serta langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab HSS.

 

Tim penilai melibatkan unsur KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Ombudsman RI.

 

Bupati turut menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan Pemkab HSS mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

 

Menurut Bupati, terdapat lima komponen utama yang menjadi landasan Kabupaten HSS dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 

Kelima komponen tersebut meliputi penguatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun budaya integritas secara berkelanjutan.

 

“Lima komponen ini menjadi bagian penting dari komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar H Syafrudin Noor.

 

Setelah pemaparan, tim penilai melakukan pendalaman melalui sejumlah pertanyaan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi program pencegahan korupsi. Bupati bersama pejabat terkait memberikan penjelasan sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani beserta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten HSS, Sekda HSS, Tim Pakar HSS, Ketua MUI Kabupaten HSS, kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, serta pejabat di lingkungan Pemkab HSS.

 

Melalui proses penilaian ini, Pemkab HSS berharap berbagai langkah penguatan pengawasan, pembenahan tata kelola pemerintahan, dan pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (ari/jp).