Kegiatan dibuka Wakil Bupati Kapuas, Dodo, dan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai. Sosialisasi diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), serta perwakilan instansi terkait. Perwakilan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

 

Dalam arahannya, Wabup Dodo menegaskan, bahwa pemanfaatan teknologi digital harus diiringi pengelolaan data yang baik dan koordinasi antarpihak agar bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

 

“Digitalisasi bantuan sosial harus menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, data harus dikelola dengan baik dan koordinasi antarpihak perlu diperkuat agar pelaksanaan bantuan sosial semakin tepat sasaran,” ujar Dodo.

 

Sementara itu, Sekda Kapuas, Usis I. Sangkai, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung penerapan PERLINSOS Digital. Menurutnya, kesesuaian data dan kesiapan pelaksanaan di lapangan menjadi aspek penting agar sistem dapat diterapkan secara optimal.

 

“Seluruh pihak terkait perlu memahami mekanisme dan perannya masing-masing. Keakuratan data, koordinasi, serta pemanfaatan sistem digital secara optimal menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola bantuan sosial yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Usis.

 

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Karolinae; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Yan Marto; serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang. 

 

Pembahasan mencakup pengelolaan data bantuan sosial, pemutakhiran data kependudukan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial.

 

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Kapuas berharap koordinasi antarpemangku kepentingan semakin kuat sehingga penerapan PERLINSOS Digital dapat mendukung tata kelola bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. (fah/hru/jp).