MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengerahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Utara menangani gangguan pasokan air bersih yang berdampak pada masyarakat.

 

Instruksi tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, sebagai langkah percepatan penanganan kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Ketiga perangkat daerah diminta segera berkoordinasi dengan PDAM dan mengerahkan armada tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.

 

Bupati menegaskan, penanganan gangguan pelayanan air bersih harus dilakukan secara cepat dan terpadu agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

 

“Saya menginstruksikan secara tegas kepada jajaran Damkar, BPBD, dan Satpol PP untuk segera mengerahkan armada dan turun ke lapangan membantu pendistribusian bersama PDAM. Jangan biarkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih terlalu lama. Kecepatan penanganan dan kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama kita dalam melayani warga saat ini,” tegas H Shalahuddin, Selasa (18/8/2026). 

 

Sejalan dengan arahan tersebut, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait memastikan distribusi air bersih dilakukan secara merata ke permukiman yang terdampak.

 

“Sinergi antarperangkat daerah ini harus dieksekusi dengan terukur dan maksimal. Saya meminta agar seluruh armada tangki air dipastikan bergerak menyisir permukiman terdampak secara merata, agar kehadiran dan solusi dari pemerintah daerah benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujar Felix.

 

Wabup Felix menegaskan, bahwa koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dengan PDAM akan terus dilakukan selama proses penanganan berlangsung. Menurutnya  Pengerahan armada tangki ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga selama gangguan pelayanan belum sepenuhnya teratasi.

 

“Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlangsungan pelayanan publik, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gangguan pasokan air bersih,” pungkas Felix. (emca/jp)