Pembahasan tersebut dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Barito Timur, Ari Panan P. Lelu, Rabu (16/9/2026). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan dan pengamanan aset tanah Pemkab Barito Timur melalui sinergi dengan Kantor Pertanahan.

 

Objek kerja sama meliputi tanah aset pemerintah daerah yang telah maupun belum bersertifikat, aset yang masih bermasalah, serta data pertanahan milik Pemkab Barito Timur.

 

Ruang lingkup kerja sama mencakup inventarisasi aset tanah, percepatan pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data fisik dan yuridis, penerbitan sertifikat hak atas tanah, hingga perubahan nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

 

Selain sertifikasi, kerja sama juga mencakup dukungan dalam penyelesaian sengketa dan berbagai permasalahan terhadap aset tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat.

 

Dalam pelaksanaannya, kedua pihak akan menyusun rencana kerja secara bertahap dan melakukan koordinasi dalam proses sertifikasi, penanganan permasalahan aset, serta pengintegrasian data pertanahan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dan rencana kerja dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

 

Ari Panan P. Lelu mengatakan, hasil pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur.

 

“Keterlibatan organisasi perangkat daerah terkait diperlukan agar penataan dan pengamanan aset tanah pemerintah daerah dapat dilakukan secara terkoordinasi,” katanya.

 

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menyinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemkab Barito Timur dengan Kantor Pertanahan, sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan memberikan kepastian administrasi terhadap aset tanah milik pemerintah daerah. (zi/jp)