TANAH LAUT- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sarana dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanah Laut. Hal itu disampaikan saat Komisi II melakukan monitoring ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut, Jum’at (4/9/2026).

 

Kunjungan dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian bersama jajaran Komisi II. Dalam pertemuan tersebut, rombongan berdiskusi dengan jajaran KPH Tanah Laut dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait langkah pencegahan dan penanganan karhutla.

 

H Jahrian mengatakan, monitoring tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi dan langkah yang terencana agar dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

 

“Kami ingin bersosialisasi, bertukar pendapat, dan berkolaborasi bagaimana tindakan pemerintah bersama DPRD serta masyarakat dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terus menjadi perhatian bersama,” ujar H Jahrian.

 

Dalam diskusi tersebut, Komisi II menyampaikan sejumlah masukan, termasuk perlunya penyediaan titik-titik pompa air di kawasan yang rawan kebakaran. Selain itu, koordinasi lintas sektor serta dukungan sarana dan prasarana bagi petugas di lapangan dinilai perlu diperkuat untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran.

 

“Kami mengharapkan adanya sistem yang terukur dan terkendali. Dukungan anggaran dan fasilitas juga perlu diperkuat agar penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

 

Kepala KPH Tanah Laut, Heru Wibowo, mengapresiasi perhatian Komisi II DPRD Kalsel terhadap upaya pengendalian karhutla. Ia menilai dukungan DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas KPH, terutama dari sisi peralatan dan dukungan anggaran.

 

“Kami berterima kasih kepada Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan perhatian terhadap KPH Tanah Laut dalam penanganan kebakaran. Kami berharap dukungan ini dapat membantu memperkuat kebutuhan peralatan dan anggaran demi menjaga kelestarian hutan kita,” ujar Heru.

 

Sementara itu, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Alif, berharap dukungan DPRD terhadap pengendalian karhutla dapat terus berlanjut. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar langkah pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih maksimal.

 

Penguatan sarana, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus mendukung upaya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).