Enam Fraksi Setujui Raperda APBD 2027, Pemkab Kapuas Tekankan Anggaran Tepat Sasaran

27 October 2026 14:30

Enam dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kapuas menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya

Sementara itu, Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera tidak menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tersebut.

KUALA KAPUAS- Enam dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kapuas menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menegaskan penyusunan anggaran tersebut diarahkan pada pembangunan produktif, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan yang ditanggapi pemerintah daerah melalui Jawaban Kepala Daerah pada Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, Selasa (27/10/2026).

Jawaban eksekutif dibacakan Wakil Bupati Kapuas, Dodo mewakili Bupati Kapuas. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusmiatie yang mewakili Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, perbankan, serta anggota DPRD.

Dalam penyampaiannya, Wabup Dodo mengapresiasi enam fraksi yang menerima dan menyetujui Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Keenam fraksi tersebut ialah Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera tidak menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada enam fraksi pendukung DPRD Kabupaten Kapuas yang telah menyimak dan menyetujui Raperda APBD TA 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Terhadap Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera yang tidak memberikan pemandangan umum, kami sangat menghargai dan menghormati keputusan tersebut,” ujar Dodo.

Menanggapi catatan Fraksi NasDem, Dodo menyebut masukan terkait sektor kesehatan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Kapuas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terkait pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah daerah menyatakan telah mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, yakni minimal 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.

Pemkab Kapuas juga menegaskan APBD 2027 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, disertai target yang terukur serta prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kebijakan anggaran tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian pantun oleh Dodo sebagai ungkapan terima kasih atas masukan fraksi-fraksi DPRD yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam pembahasan Raperda APBD 2027. (fah/hru/jp).