Permintaan itu disampaikan Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Seruyan, Adhian Noor, menyusul kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

 

Adhian Noor menilai, pemerintah daerah semestinya mendapatkan informasi yang jelas mengenai kuota BBM yang ditetapkan untuk Seruyan. Sebab, tanpa mengetahui besaran kuota dan realisasi penyalurannya, pemerintah daerah dinilai kesulitan memastikan BBM bersubsidi benar-benar tersalurkan sesuai peruntukan.

 

“Bagaimana kami mengawasinya kalau kami tidak tahu kuotanya berapa. Kami ingin mengetahui apakah kuota yang ditetapkan benar-benar sesuai dan dibagikan sesuai peruntukannya,” kata Adhian Noor kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (6/10/2026). 

 

Menurut dia, Disperindagkop dan UMKM memiliki fungsi pengawasan, termasuk memantau harga dan distribusi BBM secara berkala. Namun, fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal apabila data kuota tidak tersedia bagi pemerintah daerah.

 

Adhian Noor mengatakan, persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat dan pihaknya akan menyampaikan permintaan secara resmi melalui surat. Persoalan itu juga telah disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai regulator.

 

Ia berharap dalam setiap penetapan kuota BBM, pemerintah daerah turut memperoleh informasi yang jelas, termasuk besaran kuota dan realisasi distribusi secara berkala.

 

Adhian Noor mengungkapkan, keterbukaan data bukan sekadar persoalan administrasi. Menurutnya, data tersebut penting untuk memastikan kebutuhan BBM di Seruyan tercatat sesuai kondisi riil di lapangan.

 

Ia mencontohkan, apabila suatu daerah memperoleh kuota 100, tetapi realisasi pengiriman hanya 80, pemerintah daerah perlu mengetahui penyebabnya. Sebab, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kebutuhan daerah hanya sebesar 80.

 

“Misalnya daerah kita mendapat kuota 100, tetapi yang dikirim hanya 80. Kami khawatir BPH Migas melihat realisasinya 80 dan menganggap itu sudah cukup. Akhirnya kuota kami ke depan bisa dikurangi,” ujarnya.

 

Karena itu, Adhian Noor menegaskan, pemerintah daerah perlu memiliki data sebagai dasar untuk melakukan pengawasan sekaligus menyampaikan kondisi kebutuhan BBM di masing-masing wilayah.

 

Menurut dia, distribusi BBM semestinya disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. Jika terdapat wilayah yang kelebihan pasokan, distribusi dapat dikendalikan agar tidak terjadi penumpukan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

 

“Kalau kebutuhan di satu wilayah hanya 500, jangan sampai dikirim 1.000. Karena kelebihan stok itu yang kami khawatirkan bisa keluar dari wilayah tersebut,” katanya.

 

Selain meminta transparansi kuota, Pemkab Seruyan juga mendorong adanya penyalur BBM di wilayah yang jauh dari SPBU.

 

Adhian Noor menjelaskan, penyalur yang dimaksud bukan SPBU, melainkan kelompok atau lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat maupun pelaku usaha di wilayah tertentu sesuai kuota yang ditetapkan.

 

Usulan tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Seruyan yang memiliki desa-desa dengan jarak cukup jauh dari SPBU.

 

Namun, Adhian Noor menyebut, masih terdapat kendala regulasi terkait persyaratan pembentukan penyalur, khususnya ketentuan mengenai jarak dan wilayah kepulauan.

 

“Kami meminta agar ketentuannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Banyak desa di Seruyan yang jauh dari SPBU. Kalau persyaratannya hanya berdasarkan pulau, tentu tidak sesuai dengan kondisi di Kalimantan,” jelasnya.

 

Ia berharap ketentuan tersebut dapat memberikan ruang bagi daerah dengan karakteristik geografis seperti Seruyan sehingga masyarakat yang berada jauh dari SPBU tetap dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan.

 

Adhian Noor juga mengakui distribusi BBM ke sejumlah wilayah Seruyan sebelumnya menghadapi kendala. Faktor kerusakan armada dan kondisi jalan, terutama ketika musim hujan, turut memengaruhi kelancaran distribusi.

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak terkait disebut telah merencanakan penggunaan armada dengan ukuran lebih kecil sehingga mobilisasi menuju wilayah tertentu dapat dilakukan lebih fleksibel.

 

“Kalau untuk kuota sebenarnya cukup. Persoalannya, kami ingin memastikan kuota yang ditetapkan itu benar-benar dibagikan sesuai ketentuan,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya berkepentingan terhadap ketersediaan BBM, tetapi juga memastikan distribusinya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

 

Dengan adanya keterbukaan data kuota dan realisasi distribusi, pemerintah daerah dinilai akan lebih mudah melakukan pengawasan, mengendalikan kebutuhan antarkecamatan, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. (gan/jp).