PALANGKA RAYA- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya dengan memastikan kesiapan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan dalam menghadapi potensi kebakaran.

 

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jum’at (4/9/2026).

 

Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan kondisi dan langkah kesiapsiagaan Kabupaten Barito Utara, termasuk keberadaan PBS serta luas wilayah perkebunan yang menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan karhutla.

 

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara yang disampaikan dalam rapat, terdapat 11 PBS yang beroperasi di wilayah Barito Utara. Sebanyak sembilan perusahaan memiliki kebun aktif, satu perusahaan bergerak di bidang pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), dan satu perusahaan bergerak di sektor perkebunan karet.

 

Total luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Barito Utara mencapai 130.754,72 hektare. Dari luasan tersebut, 34.199,67 hektare telah ditanami.

 

Menurut H Shalahuddin, luas wilayah perkebunan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan perusahaan dalam mencegah dan menangani karhutla. Karena itu, pemerintah daerah mendorong setiap perusahaan memastikan sarana dan prasarana (sarpras) pemadaman dalam kondisi siap digunakan.

 

Sarpras yang menjadi perhatian antara lain mobil tangki air, mesin pompa, selang pemadam, menara pemantau, serta perangkat pemantauan udara menggunakan drone. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons apabila ditemukan titik api di sekitar wilayah operasional perusahaan.

 

Pengawasan terhadap kesiapan PBS dilakukan melalui koordinasi Pemkab Barito Utara bersama TNI, Polri, BPBD, instansi vertikal, relawan, dan pihak perusahaan. Pemerintah daerah juga mendorong perusahaan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan karhutla secara konsisten.

 

Selain memperkuat pengawasan perusahaan, Pemkab Barito Utara telah menetapkan sejumlah kebijakan sebagai langkah antisipasi. Salah satunya melalui Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/399/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.