Harsandi mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus disikapi pemerintah daerah melalui penyesuaian anggaran. Terlebih, kemampuan fiskal daerah turut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

 

Hal itu disampaikan Harsandi seusai mengikuti Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati Seruyan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

 

“PAD kita jauh berkurang dan tidak memenuhi target yang kita inginkan. Semua ini salah satunya dipengaruhi efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat,” kata Harsandi.

 

Menurut Harsandi, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penataan kembali terhadap anggaran yang telah disusun. Dalam APBD Perubahan 2026, pemerintah tidak diarahkan untuk menambah program atau kegiatan baru, melainkan menyesuaikan anggaran dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

 

 “Untuk perubahan ini semuanya murni dilakukan untuk menutupi defisit atau kekurangan anggaran karena PAD kita tidak terpenuhi. Pemerintah daerah juga sudah mengondisikan seluruh dinas agar menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” ujarnya.

 

Harsandi menegaskan, keterbatasan fiskal tersebut harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Di sisi lain, DPRD Seruyan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD melalui berbagai upaya agar kemampuan pembiayaan daerah tidak semakin terbatas.

“Kita menyadari sepenuhnya bahwa efisiensi anggaran ini terjadi di tahun kedua pemerintahan periode sekarang. Kami sudah melakukan upaya maksimal terkait peningkatan PAD. Dorongan akan terus kami lakukan agar ke depan PAD kita bisa meningkat lagi,” katanya.

 

Ia berharap peningkatan PAD menjadi agenda berkelanjutan sehingga Seruyan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjaga pembiayaan pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

 

Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Seruyan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

 

Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan dasar serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. (gan/jp).