Menurut Nursulistio, perubahan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bukan sekadar perubahan administratif, tetapi harus menjadi momentum untuk mempercepat pengerahan personel, peralatan, dan anggaran guna melindungi masyarakat dari dampak karhutla dan kabut asap.

 

“Dengan perubahan status ini, pemerintah menganggap dan menilai bahwa kondisi sudah sangat mengganggu dan mengancam kesehatan masyarakat,” ujar Nursulistio kepada wartawan melalui WhatsApp, Selasa (15/9/2026).

 

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memanfaatkan kewenangan selama masa tanggap darurat untuk bergerak lebih cepat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan karhutla, kabut asap, dan krisis air bersih.

 

Nursulistio berharap tidak ada lagi keterlambatan dalam dukungan anggaran, terutama untuk kebutuhan operasional pemadaman dan bantuan kepada masyarakat terdampak.

 

“Dengan kewenangan penuh ini nanti akan ada mobilisasi anggaran khusus dari BTT secara cepat dan dengan birokrasi yang mudah demi memadamkan api dan menolong warga,” tegasnya.

 

Nursulistio menekankan bahwa status tanggap darurat harus menghasilkan respons yang terukur. Seluruh kekuatan yang dimiliki pemerintah daerah perlu diarahkan ke titik-titik kebakaran yang masih kritis.

 

Menurutnya, penanganan dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, serta dukungan alat berat.

 

“Pengarahan kekuatan penuh dari personel Pemda, kemudian juga bisa dibantu TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan relawan, serta alat berat yang tersedia untuk diarahkan ke titik-titik kritis secara terpadu,” katanya.

 

Untuk memperkuat koordinasi, Pemkab Barito Timur telah mendirikan sejumlah posko. Posko induk bersama BPBD dan Damkar berada di halaman Kantor Bupati Barito Timur, sementara posko lainnya dibentuk di sejumlah kecamatan.

 

Bagi Nursulistio, keberadaan posko tersebut harus mampu memastikan setiap laporan dan titik rawan karhutla dapat segera ditindaklanjuti.

 

Selain karhutla dan kabut asap, Nursulistio meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan krisis air bersih yang mulai dirasakan masyarakat akibat kondisi kemarau.

 

Ia mendorong agar BTT diprioritaskan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, mulai dari pemadaman karhutla, penanganan dampak asap, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.

 

“Kami berharap ketersediaan anggarannya segera diupayakan dan digunakan agar masyarakat bisa cepat terbantu, terutama yang mengalami krisis air bersih,” ujarnya.

 

Ia juga meminta dukungan operasional bagi petugas dan relawan yang berada di lapangan. Kebutuhan bahan bakar, konsumsi, vitamin, dan perlengkapan pendukung lainnya dinilai penting agar upaya pemadaman dapat berlangsung optimal.

 

Di sisi lain, Nursulistio mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tingkat kekeringan yang tinggi dan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung cukup lama dapat membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan.

 

“Jangan membakar hutan dan lahan. Tingkat kekeringan semakin tinggi dan diprediksi kemarau masih cukup lama. Dikhawatirkan api tidak terkendali dan menyebar ke mana-mana,” tegasnya.

 

Ia menilai, pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, semakin banyak titik kebakaran yang muncul, semakin besar pula potensi kabut asap mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

 

Nursulistio berharap seluruh jajaran pemerintah dan pihak terkait tidak lengah selama masa tanggap darurat. Kecepatan bertindak, ketepatan penggunaan anggaran, serta perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama. (zi/jp).