Ketua Komisi A Bidang Hukum, Pemerintahan dan Perekonomian DPRD Kabupaten Seruyan, Bejo Riyanto, mengatakan penyesuaian anggaran tidak boleh berlarut-larut agar pelaksanaan program, terutama pembangunan fisik, dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

 

“Segera untuk penyesuaian. Karena khawatirnya nanti kita efektif kerjanya ini kan sekitar 60 harian saja. Jadi harus segera dilaksanakan itu supaya semua kegiatan bisa berjalan dan realisasi pembangunan bisa terlihat, terutama yang berkaitan dengan fisik,” kata Bejo seusai Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan, Selasa (15/9/2026).

 

Menurut Bejo, keterbatasan anggaran harus diikuti dengan penentuan skala prioritas. Alokasi anggaran yang tersedia perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan.

 

Ia mengatakan akses jalan dan jembatan masih menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Infrastruktur tersebut dinilai berperan penting dalam menunjang mobilitas warga sekaligus kelancaran aktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang menjadi sentra pertanian dan perkebunan.

 

Selain infrastruktur, DPRD Seruyan menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang semakin mendesak selama musim kemarau. Bejo menyebut kemarau yang telah berlangsung sekitar empat bulan berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk kawasan pesisir.

 

Kondisi tersebut turut memengaruhi pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bejo menyebut air yang disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah mulai terasa payau hingga asin.

 

“PDAM sekarang sudah mampet dan asin. Ini keluhan juga bagi masyarakat. Semoga pemerintah daerah melalui peningkatan anggaran hibah kepada PDAM bisa memperbaiki pelayanan ketersediaan air bersih,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan air bersih secara jangka panjang, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah. Usulan tersebut meliputi pembersihan saluran irigasi, pembangunan embung, serta evaluasi pembangunan sumur bor di titik-titik strategis yang rawan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau.

 

Bejo mengatakan DPRD mendukung langkah pemerintah daerah mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Namun, penanganan darurat tersebut perlu dibarengi dengan pembangunan sarana penyediaan air bersih yang bersifat permanen.

 

“Tentu kita support program pembagian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan saat ini. Cuma kalau bisa jangan hanya dilakukan seperti itu terus, harus ada solusi permanen, minimal dengan ketersediaan sumur bor di titik-titik tertentu ke depannya,” pungkas Bejo. (gan/jp).