Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, bertindak sebagai pembina apel. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons cepat menjadi faktor penting dalam mencegah karhutla meluas, terutama di tengah kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

 

H Bahrul Ilmi menekankan, penanganan karhutla bukan tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, relawan, hingga masyarakat.

 

“Penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan desa, relawan, serta masyarakat secara terpadu,” ujar H Bahrul Ilmi.

 

Untuk mengantisipasi munculnya titik panas (hotspot) dan mencegah kebakaran berkembang, Bupati meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi serta memastikan sistem komando berjalan efektif.

 

Sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur terkait turut dilibatkan dalam kesiapsiagaan tersebut, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta unsur TNI dan Polri.

 

Dalam apel tersebut, Bupati menginstruksikan beberapa langkah prioritas, yakni meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah rawan karhutla, memastikan armada serta peralatan pemadam dalam kondisi siap operasional, dan mengutamakan keselamatan personel saat menjalankan tugas di lapangan.

 

Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya mengandalkan tindakan setelah kebakaran terjadi. Pemantauan dini terhadap potensi titik api dan respons cepat di lapangan dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi daerah. (dsk/ali/jp).