Permintaan tersebut disampaikan H. Muhidin saat menerima kunjungan kerja Deputy Head of Mission (Wakil Duta Besar) Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Jalan Letjen R. Suprapto, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).

 

H Muhidin mengatakan, permintaan pengembalian benda bersejarah tersebut merupakan aspirasi tokoh dan masyarakat Kalimantan Selatan yang telah lama menginginkannya.

 

“Termasuk kepala Demang Lehman yang masih berada di Belanda, kami meminta agar dapat dikembalikan ke Kalimantan Selatan,” ujar H Muhidin.

 

Demang Lehman dikenal sebagai salah satu panglima perang Kerajaan Banjar. Ia ditangkap dan dihukum gantung pada 27 Februari 1864. Menurut catatan sejarah yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, bagian kepala Demang Lehman kemudian dibawa ke Belanda oleh Van den Bossche pada 1867.

 

Selain peninggalan Demang Lehman, Gubernur juga meminta pengembalian intan milik Sultan Adam yang disebut diambil oleh Belanda dan telah tersimpan di Rijksmuseum Amsterdam sejak 1875.

 

Menanggapi permintaan tersebut, Marc Gerritsen mempersilakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan permohonan resmi kepada Kedutaan Besar Belanda melalui surat, termasuk melalui surat elektronik.

 

Permohonan serupa juga dapat disampaikan melalui Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang disebut akan melakukan kunjungan kerja ke Belanda dalam waktu dekat.

 

Merespons hal itu, Gubernur H Muhidin langsung meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel menyiapkan surat permohonan agar proses pengajuan dapat segera dilakukan.

 

Selain persoalan benda bersejarah, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.

 

Pihak Kedutaan Besar Belanda menawarkan bantuan dalam penanganan karhutla apabila diperlukan Pemerintah Provinsi Kalsel.

 

H Muhidin menyambut positif tawaran tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa penanganan karhutla di Kalsel memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar terjadi di kawasan lahan gambut yang membutuhkan metode khusus dalam proses pemadaman.

 

Menurutnya, pengelolaan lahan pascakebakaran juga tidak mudah karena sebagian lahan merupakan hak milik masyarakat, termasuk lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak karhutla.

 

Dalam pertemuan itu, H Muhidin juga menawarkan peluang kerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam pengelolaan Waduk Riam Kiwa setelah proyek pembangunan selesai.

 

Menurutnya, pemerintah saat ini berfokus pada pembiayaan pembangunan waduk. Sementara pengelolaan air, termasuk distribusi dan pemanfaatannya bagi masyarakat setelah waduk beroperasi, dapat menjadi ruang kerja sama dengan pihak lain, termasuk Pemerintah Belanda.

 

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahim, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Rospana Sofian, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Nasrullah, serta anggota Tim Ahli Gubernur (TAG) Nurul Fajar Desira. (sal/ali/jp).