Hal itu disampaikan Bang Dhin saat menjadi narasumber Government Talk HIMAPEM FISIP ULM 2026 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (28/9/2026).

 

Dalam forum tersebut, Bang Dhin memaparkan perspektif legislatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan. Materi yang disampaikan antara lain menyangkut pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif, proses penganggaran, hingga rekomendasi DPRD melalui Komisi IV yang perlu ditindaklanjuti pemerintah dan dipertimbangkan dalam penganggaran 2027.

 

Menurut Bang Dhin, forum dialog seperti Government Talk menjadi ruang strategis bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan berjalan.

 

“Kegiatan ini sangat luar biasa karena bisa membuka perspektif kawan-kawan terhadap bagaimana pemerintah berjalan, khususnya antara eksekutif dan legislatif,” ujar Bang Dhin.

 

Ia mengapresiasi HIMAPEM FISIP ULM yang telah membuka ruang diskusi yang mempertemukan mahasiswa dengan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, dan pers.

 

Bang Dhin menilai, keterlibatan mahasiswa dalam diskusi mengenai pemerintahan dan pembangunan penting untuk memperluas pemahaman generasi muda terhadap proses perumusan kebijakan di daerah. Menurutnya, forum semacam itu tidak harus selalu digelar dalam skala besar, tetapi dapat dikembangkan melalui diskusi yang lebih kecil dan tematik.

 

“Mudah-mudahan kegiatan ini terus dikembangkan, tidak hanya dalam skala besar, tetapi juga melalui diskusi-diskusi kecil yang menghasilkan rekomendasi untuk dinamika pembangunan di Kalimantan Selatan,” katanya.

 

Ia berharap ruang dialog antara mahasiswa dan pemangku kebijakan terus diperluas sehingga gagasan maupun rekomendasi yang muncul dari kalangan mahasiswa dapat menjadi bagian dari diskusi pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

Kegiatan Government Talk HIMAPEM FISIP ULM 2026 turut menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan, Banjarmasin Post, dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM). (sar/ali/jp).