Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja 2026 sekaligus rencana program dan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027.

 

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kalsel itu dipimpin Ketua Rapat Ilham Noor. Sementara itu, Biro Umum Setda Kalsel dipimpin Ma’ruf Rizani. 

 

Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta penjelasan terperinci mengenai rencana pengadaan barang milik daerah. Pembahasan ini diarahkan untuk memastikan perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan, terukur, dan tepat sasaran.

 

Selain pengadaan, Komisi I menekankan pentingnya penataan, pengamanan, dan pengawasan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Biro Umum diharapkan memastikan seluruh aset daerah terdata dan terkelola dengan baik, baik yang berada di kabupaten/kota di Kalsel maupun di luar provinsi.

 

Pengelolaan aset yang tertib dan didukung pendataan yang akurat dinilai penting untuk menjaga aset pemerintah sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan optimal. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

 

Melalui pembahasan program kerja dan anggaran 2027 ini, Komisi I DPRD Kalsel mendorong agar perencanaan belanja dan pengelolaan aset daerah dilakukan secara terukur, tertib, dan sesuai kebutuhan. Pembahasan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas anggaran serta optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).