Penekanan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, Senin (5/10/2026). 

 

Rapat membahas keselarasan antara arah pembangunan daerah, program prioritas, serta ketersediaan anggaran. Sinkronisasi dinilai penting agar program yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga realistis dan mampu memberikan dampak bagi masyarakat.

 

Dalam rapat tersebut, Bappeda memaparkan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029. Paparan disampaikan Suprapto Tri Astuti. 

 

Bappeda juga menjelaskan bahwa program pembangunan perlu disinkronkan dan didistribusikan secara proporsional kepada 119 satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai prioritas pembangunan.

 

Sementara itu, BPKAD Kalsel memaparkan sejumlah indikator kinerja utama daerah, terutama yang berkaitan dengan misi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Paparan BPKAD yang disampaikan H. Fathan turut menyoroti penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta profesionalitas aparatur sipil negara (ASN).

 

Salah satu indikator yang menjadi perhatian ialah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan dapat mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

 

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan bahwa koordinasi antara DPRD, Bappeda, dan BPKAD diperlukan sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

 

Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan program prioritas. Setiap alokasi anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki keterkaitan jelas dengan target pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, diperlukan ketepatan dalam menentukan prioritas, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memberikan hasil yang maksimal,” ujar Muhammad Yani Helmi.

 

Ia berharap pembahasan tersebut dapat memperkuat keselarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan Kalsel Tahun 2027. Dengan demikian, seluruh program yang disusun tetap berada dalam koridor visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. (sar/ali/jp).