Rakor digelar untuk memastikan proses pelebaran jalan berjalan terarah, transparan, dan tetap memperhatikan kepentingan serta hak masyarakat yang terdampak.

 

Dalam rapat tersebut, Bupati H Shalahuddin, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pelaksanaan pelebaran jalan. Ia meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, terutama terkait rencana, tahapan pekerjaan, batas area, serta dampak yang mungkin ditimbulkan.

 

“Jelaskan secara terbuka rencana dan tahapan pelebaran jalan, termasuk batas area serta hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat yang terdampak,” tegasnya.

 

Bupati juga meminta setiap persoalan yang muncul di lapangan diselesaikan melalui musyawarah dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Menurutnya, hak masyarakat yang terdampak, baik terkait lahan, bangunan maupun tempat usaha, harus dihormati dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, Bupati bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Bapperida juga bersilaturahmi dengan Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh beserta jajaran serta Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh beserta jajaran.

 

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan lembaga peradilan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tertib.

 

Koordinasi lintas lembaga itu juga diharapkan dapat memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan pembangunan, termasuk proses pelebaran ruas jalan di dalam Kota Muara Teweh.

 

Bupati menegaskan, pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

 

“Pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan secara adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita cari titik temu melalui musyawarah, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat,” pungkasnya. (emca/jp).