Finalisasi rekomendasi dibahas dalam rapat Pansus yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (1/10/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, HM. Syaripuddin, dan dihadiri unsur Kepolisian Daerah Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Korem 101/Antasari, serta Satgas BBM.

 

HM. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin mengatakan, rapat tersebut merupakan agenda terakhir Pansus untuk merampungkan rekomendasi berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, dan pembahasan selama masa kerja Pansus.

 

“Beberapa poin utama yang menjadi perhatian pansus antara lain integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit terhadap SPBU, optimalisasi pemanfaatan CCTV, verifikasi data, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujar Bang Dhin.

 

Menurutnya, sejumlah rekomendasi tersebut diarahkan untuk membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan mampu mendeteksi potensi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.

 

Pansus juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas sistem yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi sejumlah persoalan yang masih ditemukan di lapangan.

 

Bang Dhin berharap rekomendasi Pansus tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel.

 

“Harapannya, rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti sehingga pengawasan distribusi BBM bersubsidi semakin optimal dan penyalurannya benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” katanya.

 

Setelah finalisasi, hasil kerja Pansus akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel sesuai mekanisme yang berlaku. Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam menentukan kebijakan dan langkah tindak lanjut pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel. (sar/ali/jp).