Pemanfaatan LMS menjadi salah satu fokus pembahasan karena dinilai dapat mendukung proses pembelajaran ASN yang lebih fleksibel, terukur, dan terdokumentasi secara digital.

 

Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim bersama sejumlah anggota Komisi I dan perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel.

 

Selain membahas LMS, rombongan juga menggali tata kelola pelatihan ASN, penyusunan prioritas pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

 

Habib Hamid Bahasyim mengapresiasi keterbukaan Badiklat DIY dalam berbagi pengalaman dan praktik pengembangan kompetensi ASN.

 

Menurut dia, pengalaman yang diperoleh dari kunjungan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Kalsel dalam mengembangkan sistem pembelajaran ASN yang menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.

 

“Kami sangat mengapresiasi sambutan dan keterbukaan Badiklat DIY. Banyak praktik baik yang kami peroleh dan akan menjadi bahan kajian untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah guna meningkatkan kualitas serta kompetensi ASN di Banua,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Standardisasi dan Penjaminan Mutu Badiklat DIY Soffi Indriyani, mengatakan pengembangan kompetensi ASN kini tidak hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional. Platform digital, menurut dia, menjadi salah satu instrumen untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.

 

“Melalui sistem pembelajaran berbasis digital, pengembangan kompetensi ASN dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel serta menjangkau kebutuhan organisasi secara lebih tepat,” kata Soffi.

 

Ia menambahkan, pertukaran pengalaman dan kolaborasi antardaerah diperlukan untuk mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pembelajaran ASN.

 

Pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola pengembangan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas aparatur, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).