Dorongan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula di Ruang Rapat HM. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (24/9/2026).

 

RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi, perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dinas perhubungan masing-masing daerah, serta Organda Kalsel.

 

Pembahasan diarahkan pada harmonisasi pengelolaan, konektivitas rute, dan pola pelayanan angkutan umum yang menghubungkan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut.

 

Mustaqimah mengatakan, integrasi antardaerah diperlukan agar masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih mudah dan efisien. Penataan trayek juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih layanan.

 

“Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.

 

Selain integrasi trayek, RDP membahas rencana kehadiran operator baru dalam program Buy The Service (BTS). Operator tersebut diwajibkan memiliki legalitas berbentuk koperasi. Dalam skema tersebut, Organda Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai salah satu operator, termasuk mendukung peremajaan armada angkutan BTS.

 

Aspek keamanan dan kenyamanan penumpang juga menjadi perhatian Komisi III. Salah satu usulan yang dibahas adalah pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada setiap unit angkutan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan penumpang sekaligus membantu mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan.

 

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, mengatakan integrasi layanan antarkabupaten dan kota membutuhkan pembagian rute serta jadwal yang terukur. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar pelayanan tidak saling bertumpuk dan cakupan transportasi dapat diperluas.

 

“Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan memastikan daerah yang belum terlayani dapat segera mendapatkan pelayanan transportasi,” jelasnya.

 

Hasil pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD dan pemangku kepentingan transportasi untuk membangun sistem angkutan umum Banjarbakula yang terintegrasi. Penataan rute dan jadwal, peningkatan kualitas armada, aspek keamanan, serta keterjangkauan tarif menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam pengembangan layanan tersebut.

 

Komisi III DPRD Kalsel menyatakan akan terus mendorong peningkatan layanan Trans Banjarbakula sebagai bagian dari penguatan konektivitas antardaerah dan pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).