TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring kondisi kemarau dan meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah.

 

Bupati Barito Timur, M. Yamin menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas warga, hingga perekonomian.

 

Hal itu disampaikan M. Yamin usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Kabupaten Barito Timur yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (2/9/2026).

 

Menurut M. Yamin, karhutla berpotensi menimbulkan dampak luas, terutama jika penanganannya terlambat. Karena itu, pencegahan dan deteksi dini harus diperkuat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran.

 

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama, karena karhutla ini dampaknya bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada seluruh masyarakat,” ujar M. Yamin.

 

Ia meminta seluruh jajaran terkait memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadam, memantau kondisi lapangan, serta memastikan ketersediaan sumber air sebagai bagian dari upaya menghadapi potensi kebakaran.

 

Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta aktif melakukan pemantauan di wilayah masing-masing. Setiap indikasi kebakaran harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sebelum api meluas.

 

“Jangan sampai menunggu api sudah besar baru kita bergerak. Deteksi dini dan laporan cepat sangat penting supaya kebakaran bisa segera ditangani,” tegasnya.

 

M. Yamin juga meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Timur berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Kesiapan sarana, prasarana, serta personel pemadam di lingkungan perusahaan dinilai penting untuk mendukung respons cepat di lapangan.

 

Dalam rakor tersebut, M. Yamin menekankan bahwa karhutla merupakan persoalan bersama yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan, keselamatan, perekonomian, dan keamanan masyarakat.

 

Karena itu, hasil rapat koordinasi diharapkan segera diterjemahkan menjadi langkah konkret. Beberapa hal yang perlu diperkuat antara lain pemetaan wilayah rawan kebakaran, pendataan personel dan peralatan, pemetaan sumber air, patroli terpadu, serta sistem pelaporan dan respons cepat.

 

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita terlindungi dan dampak karhutla bisa kita minimalisir,” pungkasnya.

 

Rakor Penanganan Karhutla Kabupaten Barito Timur melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPBD, BMKG, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, relawan, serta unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan karhutla di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp).