Dalam pengungkapan yang berlangsung selama dua setengah jam, mulai pukul 14.00 hingga 16.30 WIB tersebut, petugas mengamankan seorang perempuan berinisial Y.B.Y.N. yang diduga terlibat dalam aktivitas produksi minuman beralkohol tradisional tersebut.

 

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa sekitar 310 liter tuak beras yang tersimpan dalam tiga tong dan satu wadah lainnya. Rinciannya, dua tong merah berisi sekitar 200 liter, satu tong biru berisi sekitar 100 liter, serta satu tong hijau berisi sekitar 10 liter tuak beras.

 

Selain itu, polisi turut mengamankan 103 buah ragi, 13 botol berisi tuak beras, 64 botol kosong, serta dua tempat yang digunakan untuk menjemur ragi.

 

Pengungkapan tersebut melibatkan 10 personel Satresnarkoba, lima personel Satsamapta, satu personel Satintelkam, satu personel Provost Polres Barito Timur, dan satu personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

 

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri terkait program Polisi Bersama Masyarakat di bidang narkoba serta Surat Perintah Kapolres Barito Timur tentang pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba (OSN).

 

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si melalui Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, IPTU Ismail Lubis, S.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindak aktivitas produksi minuman beralkohol tradisional yang diduga tidak mengantongi izin.

 

“Pengungkapan ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas kepolisian dalam menindak aktivitas yang diduga melanggar ketentuan hukum. Kami akan menindaklanjuti perkara ini melalui proses penyidikan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

 

Sebagai tindak lanjut, Satresnarkoba Polres Barito Timur akan melaksanakan gelar perkara, membuat laporan polisi, serta melengkapi administrasi penyidikan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

 

Polres Barito Timur menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional dan sesuai prosedur. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi melanggar hukum. (zi/jp).