Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
05 October 2026 13:13
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keterbatasan anggaran pengawasan ketenagakerjaan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel
Komisi IV meminta kebutuhan pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027. Penguatan dukungan anggaran diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pengawasan di lapangan serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan
BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keterbatasan anggaran pengawasan ketenagakerjaan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, dan dihadiri Kepala Disnakertrans Kalsel Irfan Sayuti beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menilai dukungan anggaran untuk pengawasan perusahaan perlu diperkuat. Keterbatasan anggaran dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan, terutama dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan tenaga kerja.
Komisi IV meminta kebutuhan pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027. Penguatan dukungan anggaran diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pengawasan di lapangan serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
Selain pengawasan, rapat juga membahas rencana dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Disnakertrans Kalsel. Pembahasan BLUD diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat.
Komisi IV menekankan agar penyusunan R-APBD 2027 memperhatikan kebutuhan prioritas sektor ketenagakerjaan, baik untuk pengawasan perusahaan maupun peningkatan pelayanan publik.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi IV berharap program dan anggaran Disnakertrans Kalsel pada 2027 dapat disusun secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan, sehingga mendukung perlindungan tenaga kerja serta terciptanya hubungan industrial yang kondusif di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
Warga...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
Kapolres...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
DPRD...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
DPRD...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
Panen...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
Bupati...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
Komisi...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
DPRD...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
Kapolsek...
Home » advertorial » Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan
Kapolsek...
LIHAT LEBIH BANYAK
ADVERTORIAL
ZONA EKONOMI
HUKUM & KRIMINAL
LENSA JURNALIS
INFO GRAFIK
INFO BANUA
PELUANG BISNIS
Tanah Dijual
Minat Hubungi 0813-5022-1038
Sewa Mobil
Aman - Nyaman
Sewa Toko
Lokasi Strategis
24/7 Dedicated Support
Each and every one of our customers receives personalised assistance from our dedicated support team.
