PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya memperkuat pelayanan publik melalui integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Aula Cahai Ondhui Tingang, Kantor Bupati Murung Raya, Jum’at (11/9/2026).

 

Penandatanganan tersebut dihadiri Bupati Murung Raya, Heriyus, Kepala Kantor Pertanahan Murung Raya, Rajib Sufitrianoor, Asisten I Bidang Pemerintahan Rahmat K. Tambunan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Murung Raya Edi Abrantes, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

 

Bupati Murung Raya, Heriyus menegaskan, kerja sama tersebut harus menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik, bukan sekadar kegiatan seremonial.

 

“Sinergi dan integrasi data harus bermuara pada pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tegas Heriyus.

 

Ia mengatakan, ketersediaan data pertanahan yang akurat juga penting untuk memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah, mempercepat validasi data perpajakan, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara transparan.

 

Heriyus meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui penguatan sistem teknologi informasi dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian persoalan batas wilayah dan tata ruang sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

 

Selain itu, Heriyus mengimbau masyarakat segera mengurus sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang memberikan perlindungan hukum.

 

Pemkab Murung Raya berharap integrasi data pertanahan dan perpajakan dapat mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi administrasi, serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Murung Raya, Edi Abrantes, mengatakan kerja sama tersebut menjadi landasan untuk mengintegrasikan data bidang tanah dengan data perpajakan daerah. Integrasi dilakukan dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing instansi.

 

Menurut Edi, keterpaduan data diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi pertanahan dan perpajakan. Masyarakat juga diharapkan memperoleh layanan yang lebih cepat, pasti, dan transparan, sekaligus mengurangi proses administrasi yang berulang. (dsk/maya/jp).