BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan regulasi daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan di daerah.

 

Langkah tersebut dilakukan melalui harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kalsel bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalsel, Kamis (27/8/2026) pagi.

 

Harmonisasi yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel itu melibatkan gabungan lintas komisi DPRD Kalsel. Tiga Raperda yang dibahas yakni Ranperda Penyelenggaraan Perdagangan, Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan, dan Ranperda Penyelenggaraan Pangan di Kalimantan Selatan.

 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Kesehatan, dr. Yadi Mahendra Muhyin, mengatakan substansi Raperda Kesehatan diarahkan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, sekaligus mendorong integrasi program kesehatan dengan sektor lainnya.

 

Menurutnya, penguatan regulasi kesehatan menjadi penting karena persoalan kesehatan masyarakat tidak berdiri sendiri. Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah penanganan stunting yang berkaitan erat dengan sektor pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

 

“Sejalan dengan program Gubernur Kalsel terkait stunting, sektor kesehatan ini sangat krusial karena saling berkaitan erat dengan sektor lain, salah satunya pendidikan yang terdampak langsung oleh isu stunting,” tegas M. Yadi.

 

Ia menambahkan, Raperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan layanan medis dapat dijangkau masyarakat secara lebih merata.

 

Di sisi lain, Ketua Pansus Penyelenggaraan Perdagangan, Umar Sadik, menilai Raperda Perdagangan memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan perlindungan lebih kuat bagi pelaku usaha lokal.

 

Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus merespons perubahan pola transaksi akibat pesatnya perkembangan perdagangan digital.

 

“Kami berharap hadirnya regulasi ini mampu menjawab berbagai kebutuhan serta tantangan ekonomi masyarakat saat ini. Selain itu, maraknya perdagangan daring yang kerap merugikan konsumen akibat ketidaksesuaian barang juga menjadi fokus perhatian yang kita tertibkan melalui aturan ini,” kata Umar.

 

Menurutnya, perkembangan perdagangan daring perlu diimbangi dengan regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan kepada konsumen.

 

Sementara itu, Raperda Penyelenggaraan Pangan turut masuk dalam agenda harmonisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pangan di Kalimantan Selatan. Pembahasan diarahkan agar kebijakan daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

 

Harmonisasi ketiga Raperda tersebut dilakukan untuk memastikan substansi materi muatan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi serta memenuhi ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

 

Melalui proses tersebut, DPRD Kalsel berharap ketiga Raperda inisiatif dapat disusun secara lebih komprehensif dan memiliki daya implementasi yang kuat setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Pansus Penyelenggaraan Kesehatan Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, jajaran Biro Hukum Provinsi Kalsel, Tenaga Ahli DPRD Kalsel, serta unsur terkait lainnya. (sar/ali/jp).