Polres Barito Kuala telah melimpahkan penanganan perkara tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup.

 

“Perkara tersebut diduga berkaitan dengan pelanggaran Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujar Kapolres Batola, AKBP Susilawati didampingi Wakapolres Kompol Yuda Kumoro Pardede dan PJU saat konferensi pers, di Mapolres Batola, Kamis (5/11/2026). 

 

Ia menjelaskan, kasus ini bermula ketika anggota Satreskrim Polres Batola melakukan pengecekan titik panas atau hotspot pada Jum’at (4/9/2026) sekitar pukul 12.27 Wita.

 

Dari hasil pemantauan tersebut, petugas menemukan titik api di wilayah Kecamatan Kuripan. Polisi kemudian menindaklanjuti temuan itu dengan mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan.

 

Hasil pemeriksaan menunjukkan titik kebakaran berada di dalam kawasan HGU PT TAL. Petugas selanjutnya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti guna mendukung proses penyelidikan.

 

Barang bukti yang diamankan meliputi satu ranting pohon galam yang terbakar serta enam sampel tanah dari lokasi kejadian.

 

Pelimpahan perkara ke Ditreskrimsus Polda Kalsel dilakukan untuk mendalami lebih jauh penyebab kebakaran, kemungkinan adanya unsur tindak pidana, serta pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran hukum.

 

Perkara ini turut menjadi perhatian karena PT TAL disebut pernah dikenai sanksi denda pada 2020. Riwayat tersebut menjadi catatan penting untuk ditelusuri dalam konteks pengawasan dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup.

 

Namun, informasi mengenai sanksi pada 2020 tersebut perlu didalami lebih lanjut, termasuk jenis pelanggaran, dasar penjatuhan sanksi, serta instansi yang menjatuhkannya.

 

Riwayat sanksi sebelumnya tidak serta-merta membuktikan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran yang terjadi pada 2026. Dugaan pelanggaran dalam perkara terbaru tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.

 

Hingga kini, proses penanganan perkara masih berlanjut di Ditreskrimsus Polda Kalsel. Hasil penyelidikan nantinya akan menentukan apakah terdapat unsur pidana dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. (fah/jp).