Ombudsman Kalsel Soroti Antrean, Layanan Obat, dan IGD RSUD Abdul Aziz dalam Supervisi Pelayanan Publik

05 November 2026 16:16

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan supervisi pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala (Batola)

Dari hasil pemantauan, Ombudsman mencatat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, meliputi mekanisme pemberian obat, sistem antrean pasien, pelayanan IGD, serta koordinasi dengan BPJS Kesehatan

MARABAHAN- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan supervisi pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (5/11/2026), dengan mengunjungi SDN Ulu Benteng 2 dan RSUD Abdul Aziz Marabahan. Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman menyoroti sejumlah aspek pelayanan, khususnya sistem antrean, pemberian obat, pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta koordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Kunjungan dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, S.I.P., MPA (Mgmt.). Dalam agenda di SDN Ulu Benteng 2, Hadi didampingi Asisten III Setda Barito Kuala, Mety Monita. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi ke kediaman Bupati Barito Kuala.

Selanjutnya, rombongan Ombudsman bersama Sekretaris Daerah Barito Kuala, Selamat Riyanto, dan Asisten III melakukan peninjauan langsung ke RSUD Abdul Aziz Marabahan.

Peninjauan mencakup sejumlah fasilitas pelayanan, mulai dari poliklinik, instalasi farmasi atau apotek, hingga IGD. Rombongan juga berdialog dengan pasien dan masyarakat pengguna layanan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit.

Hadi Rahman menyampaikan, bahwa supervisi tersebut bertujuan memperoleh masukan sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, sebagai bahan perbaikan ke depan.

Dari hasil pemantauan, Ombudsman mencatat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, meliputi mekanisme pemberian obat, sistem antrean pasien, pelayanan IGD, serta koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Aspek-aspek tersebut menjadi perhatian untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan hak pasien sebagai pengguna layanan publik.

Ombudsman juga memberikan sejumlah saran perbaikan kepada pihak rumah sakit, salah satunya penambahan sarana informasi di area pelayanan. Fasilitas yang disarankan antara lain monitor informasi di ruang tunggu dan area apotek untuk memberikan kejelasan kepada pasien mengenai proses antrean, penerimaan, hingga penyerahan obat.

Selain pembenahan sarana dan prasarana, kebersihan lingkungan rumah sakit juga menjadi perhatian. Ombudsman turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan oleh seluruh tenaga kesehatan, termasuk dokter dan petugas lainnya, agar memberikan pelayanan yang ramah, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui supervisi tersebut, Ombudsman berharap berbagai catatan dan saran perbaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola RSUD Abdul Aziz dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih transparan, responsif, dan sesuai dengan standar pelayanan publik. (dsk/ali/jp).