Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Kuala, Dr. Andrianto Budi Santoso, S.H., M.H., CSSL., dalam kegiatan Coffee Morning bersama insan pers, Rabu (4/11/2026).

 

Andrianto menjelaskan, salah satu fokus program Jaga Desa adalah memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada pemerintah desa. Melalui kegiatan tersebut, aparatur desa dibekali pemahaman mengenai aturan pengelolaan keuangan desa, khususnya penggunaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Hingga saat ini, Kejari Batola telah melaksanakan kegiatan penerangan hukum di tiga kecamatan, yakni Wanaraya, Tabunganen, dan Jejangkit.

 

Menurut Andrianto, edukasi hukum menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran aparatur desa agar lebih cermat, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Dengan pemahaman yang memadai, potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa diharapkan dapat dicegah sejak awal.

 

Ia menegaskan, program Jaga Desa tidak semata-mata berorientasi pada penindakan hukum. Sebaliknya, upaya pencegahan melalui edukasi dan pemahaman regulasi menjadi pendekatan yang diutamakan.

 

Terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa, Andrianto menjelaskan bahwa penanganannya harus melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan. Tidak setiap laporan secara otomatis berujung pada proses pidana.

 

Dalam mekanisme tersebut, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi, termasuk membedakan kesalahan administrasi dengan dugaan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana.

 

“Jadi, tidak semua laporan terkait desa harus langsung menjadi perkara atau dipidanakan. Harus ada pemeriksaan terlebih dahulu dengan melibatkan APIP atau Inspektorat untuk melihat lebih dalam apakah kesalahannya hanya sebatas administrasi atau sudah masuk ranah pidana,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan Inspektorat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dengan demikian, setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

 

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Artinya, penanganan persoalan harus mempertimbangkan sifat permasalahan, hasil pemeriksaan, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum dilakukan proses pidana.

 

Melalui program Jaga Desa, Kejari Barito Kuala berharap aparatur pemerintah desa semakin memahami aspek hukum dalam pengelolaan anggaran. Dengan begitu, tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat tanpa dibayangi persoalan hukum akibat kelalaian maupun penyimpangan. (lim/jp).